Denpasar –
Pemerintah Arab Saudi kembali mengirimkan isyarat tegas kepada Indonesia menjelang pelaksanaan haji 2026. Selain kemungkinan memangkas kuota jemaah hingga 50 persen, Saudi juga menyoroti serius aspek kesehatan jemaah asal Indonesia.
Isu ini mencuat dalam pertemuan resmi antara Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa (10/6/2025). Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah persoalan krusial terkait penyelenggaraan haji ke depan.
“Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai,” ujar pria yang akrab disapa Gus Irfan, dilansir dari detikHimah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, ia menyebut tahun ini prosesnya lebih rumit. Menurut Irfan, Saudi tengah mempertimbangkan wacana pemangkasan kuota jemaah Indonesia hingga 50 persen. Hal ini diduga sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan haji 2025, termasuk aspek teknis hingga manajemen jemaah.
“Kami sedang melakukan negosiasi. Karena ke depan, manajemen haji akan resmi dialihkan dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan kami menawarkan sistem baru untuk perbaikan,” ujarnya.
Saudi Soroti Kesehatan Jemaah
Saudi tidak hanya mempermasalahkan kuota. Perhatian lebih besar justru tertuju pada kondisi kesehatan jemaah Indonesia yang dinilai belum memenuhi syarat istitha’ah (kemampuan fisik).
Dalam forum tersebut, perwakilan Saudi menyampaikan keprihatinan mendalam terkait lemahnya sistem seleksi jemaah dari sisi kesehatan. Bahkan, pernyataan keras dilontarkan ketika membahas adanya jemaah Indonesia yang meninggal dunia sebelum tiba di Tanah Suci.
“Ada yang meninggal bahkan saat masih di pesawat. Why do you bring people to death here?”
Saudi menilai proses seleksi jemaah belum optimal dalam menyaring mereka yang benar-benar sehat untuk menunaikan ibadah haji yang sangat berat secara fisik. Karena itu, Saudi mendesak adanya transparansi dan validasi data kesehatan yang lebih ketat.
Akan Dibentuk Gugus Tugas Gabungan
Saudi mengusulkan pembentukan gugus tugas gabungan Indonesia-Saudi yang akan memverifikasi dan mengawasi seluruh aspek perjalanan haji. Gugus tugas ini akan fokus pada beberapa hal, mulai dari kesehatan, penerbangan, hingga logistik di Tanah Suci.
Beberapa elemen yang akan diawasi ketat oleh gugus tugas tersebut antara lain:
- Pembatasan jumlah syarikah atau perusahaan penyedia layanan jemaah di Saudi maksimal dua.
- Pengetatan standar kesehatan jemaah yang akan diberangkatkan.
- Pengawasan terhadap hotel, makanan, hingga jumlah kasur per jemaah.
- Pelaksanaan dam (denda haji) hanya boleh dilakukan di negara asal atau melalui perusahaan resmi Saudi, Ad-Dhahi.
- Sanksi tegas bagi penyelenggara maupun jemaah yang melanggar ketentuan.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Saudi mengharapkan peningkatan signifikan dari Indonesia dalam hal tata kelola dan tanggung jawab terhadap jemaah. Dengan transisi manajemen haji ke BP Haji, Saudi berharap sistem penyelenggaraan Indonesia bisa menyesuaikan dengan standar baru yang ditetapkan.
Gus Irfan menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti masukan dari Saudi demi menjaga kuota jemaah Indonesia tetap aman dan memastikan penyelenggaraan haji berlangsung lebih tertib dan manusiawi.
“Ini momentum evaluasi besar bagi kita semua. Bukan hanya soal angka kuota, tapi juga tentang kualitas penyelenggaraan,” tegasnya.
Artikel ini telah tayang di detikHikmah. Baca selengkapnya di sini!
(dpw/dpw)